Keterangan fhoto : Ketua DPRD Labuhanbatu arjan priyadi Ritonga duduk bergabung dengan Para para mahasiswa di pelataran kantor Vupati Labuhan batu
Gelorakyat.com – R.Prapat.
Ratusan mahasiswa dan masyarakat geruduk kekantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu, yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (01/09/2025).
Kedatangan masa mahasiswa ke kantor D0RD Kabupten Labuhanbatu untuk melakukan Aksi unjukrasa, Aksi unjuk rasa ini diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Labuhanbatu bertindak sebagai koordinator aksi Eka Agustina Tanjung (Presiden Mahasiswa), Septia Nanda Siregar (Gubernur FST), Muhammar d Ferry (Gubernur FEB). Suasana aksi berjalan lancar, aman dan damai.
Pihak BEM Universitas Labuhanbatu, terlihat cukup ketat mengawasi peserta aksi. Mereka tidak ragu, mengusir sejumlah pelajar yang mencoba menyusup ditengah-tengah peserta aksi.
Aksi ini, mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari aparat kepolisian dari Polres Labuhanbatu, anggota TNI AD, Satuan Polisi Pamongpraja, personil Pemadam Kebakaran, selain itu juga diturunkan beberapa personil tenaga medis dari dinas kesehatan.
Dalam aksinya, yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB mulai dari koordinator aksi hingga beberapa tokoh masyarakat dari berbagai elemen, menyampaikan aspirasinya secara bergantian di depan forum komunikasi pimpinan daerah ini.
Terlihat hadir bersama peserta aksi diantaranya bupati dr hj Maya Hasmita SpOG MKM, Wakil Bupati H Jamri ST, Kapolres AKBP Choky Sentosa Meliala SIK SH MH, Dandim 0209 / LB Letkol (Inf) Yudy Adryan Saputro SIP bersama para pimpinan DPRD setempat.
Tuntutan yang disampaikan dalam orasi diantaranya masalah tunjangan rumah kepada anggota DPR RI, sebesar Rp 50 Juta / bulan minta dibatalkan,untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa tuntutan yang disampaikan, seperti batalkan tunjangan perumahan anggota DPR RI senilai 50 juta / bulan, Pecat anggota DPR RI yang menghina rakyat dan hanya mewakili kepentingan parta politik yang tidak kredibel.
Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR RI yang mencapai Rp 10 Triliun / Tahun,
Rampungkan anggaran dan potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat.
Didepan peserta aksi, Forkopimda yang hadir terlihat menyimak dan memperhatikan sati persaru tuntutan yang disampaikan para orator peserta aksi.
Selanjutnya , peserta aksi juga menyampaikan aspirasi lainnya seperti mengutuk keras tindakan represif dan brutalitas aparat kepolisian yang mengakibatkan korban luka dan korban jiwa dalam aksi demonstrasi.
Menuntut Kapolri dan jajarannya untuk bertanggung jawab dan menindak tegas anggotanya yang terlibat kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, mendorong komnas HAM, Kompolnas serta pengawas independent lainya untuk segera turun tangan investigasi secara transparan terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi. Usut tuntas pelaku pembunuhan dan pelindas driver ojol sesuai hukum yang berlaku.
Meminta Presiden Republik Indonesia untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah tegas menghentikan praktik kekerasan di negara yang semakin sistematis dan terorganisir, seluruh rangkaian aksi damai ini, berakhir sekitar pukul 14.00 WIB. Seluruh peserta aksi kembali ketempat masing-masing.(TS).
Editor: Admin/Red
